Pemerintah Tiongkok telah secara resmi mengajukan keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terhadap kebijakan subsidi yang dijalankan oleh India untuk kendaraan listrik (EV) dan produksi sel baterai.

Cina menilai bahwa kebijakan-kebijakan seperti PM E-Drive dan insentif Production Linked Incentive (PLI), memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produsen luar negeri, serta memberi keuntungan berlebih bagi pelaku industri domestik India.

Disitat dari NDTV, program PM E-Drive yang diluncurkan pada 2024, memberikan subsidi dan insentif pajak bagi produsen dan pemasok yang membangun EV serta komponennya di dalam negeri India. Sedangkan skema PLI, yang sudah berjalan sejak 2020, memberikan insentif tambahan berdasarkan volume produksi dan tingkat lokalitas komponen di dalam negeri.

Menurut Tiongkok, skema tersebut dapat dikategorikan sebagai import-substitution subsidies, yaitu subsidi yang mendorong penggunaan produk domestik ketimbang barang impor, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional dalam peraturan WTO.

Dalam responsnya, Cina mengajukan permintaan konsultasi dengan India melalui WTO sebagai tahap awal dalam penyelesaian sengketa. Bila konsultasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, proses bisa lanjut ke pembentukan panel sengketa WTO, untuk memutuskan apakah kebijakan India benar-benar melanggar kewajiban internasionalnya.

Selain itu, Cina menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan internasional. Pemerintah di Beijing menyatakan siap mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi hak dan kepentingan para produsen domestiknya yang merasa dirugikan oleh kebijakan negara lain. Langkah tersebut dianggap penting demi menjaga daya saing industri dalam negeri di tengah meningkatnya tensi perdagangan global.

Tak hanya persoalan kebijakan subsidi yang menjadi sorotan, sengketa antara India dan Cina kini juga meluas ke sektor rantai pasokan strategis. India dikabarkan tengah mempersiapkan skema baru untuk memperkuat kemampuan produksi magnet “end-to-end” berbasis bahan tanah jarang, atau rare earth oxide. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan India terhadap impor bahan penting dari luar negeri, termasuk dari Cina.

Langkah India tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian dalam sektor teknologi tinggi. Produksi magnet dari bahan tanah jarang memainkan peran vital dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan, yang kini menjadi fokus utama berbagai negara. Dengan kebijakan baru ini, India berambisi membangun ekosistem industri yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

Sementara itu, Cina telah lebih dulu memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor atas bahan-bahan penting seperti magnet tanah jarang, lithium, serta komponen penting lain seperti katoda dan anoda grafit. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menjaga kendali atas sumber daya strategis yang menjadi jantung pengembangan baterai kendaraan listrik modern. Pembatasan ini juga memperkuat posisi Cina sebagai pemain dominan dalam rantai pasok global teknologi hijau.

Dengan demikian, rivalitas antara Cina dan India kini tidak lagi sekadar berkutat pada soal subsidi industri, tetapi telah meluas menjadi perebutan kendali atas rantai pasok teknologi hijau dunia. Kedua negara sama-sama berupaya memperkuat posisi mereka di pasar global yang sedang bertransformasi menuju era energi bersih. Persaingan ini berpotensi membentuk ulang peta kekuatan ekonomi dan teknologi di masa depan.

Sumber : avolta.id