Seorang senator Amerika Serikat (AS) kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait industri otomotif Cina. Ia bahkan menyebut  mobil buatan Tiongkok sebagai “ancaman serius” dan mendorong pelarangan total secara global.

Melansir CarnewsChina, beberapa waktu yang lalu, Senator dari Partai Republik, Bernie Moreno, secara terbuka menyerukan agar AS tidak hanya mempertahankan larangan terhadap mobil Cina, tetapi juga memperluasnya hingga mencakup perangkat lunak, perangkat keras, hingga kerjasama industri otomotif dengan perusahaan Tiongkok.

Dalam pernyataannya, Moreno bahkan menyebut mobil Cina sebagai “kanker” yang harus dicegah masuk ke pasar Amerika. Ia juga meminta negara lain, termasuk di Eropa, Kanada, Meksiko, hingga Amerika Latin, untuk mengikuti langkah serupa dengan menerapkan kebijakan pelarangan total terhadap  kendaraan asal Tiongkok.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah diterapkan Pemerintah AS sejak 2025, yang secara efektif melarang mobil penumpang buatan Cina masuk ke pasar domestik. Alasan utama kebijakan tersebut adalah kekhawatiran terhadap aspek keamanan data, mengingat mobil modern dinilai mampu mengumpulkan informasi sensitif dari pengguna.

Moreno ingin aturan tersebut diperketat lebih jauh, sehingga tidak ada celah bagi produsen otomotif Cina untuk masuk, baik melalui impor langsung maupun melalui kerja sama teknologi dengan perusahaan lokal. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus keamanan nasional.

Namun, usulan tersebut menuai kritik dari Pemerintah Tiongkok yang menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip perdagangan terbuka. Pihak Cina memandang langkah tersebut sebagai bentuk intervensi yang berpotensi mengganggu dinamika pasar, terutama dalam konteks persaingan global yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan.

Pemerintah Tiongkok menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan sikap proteksionisme yang berlebihan. Dalam pandangan mereka, langkah ini tidak hanya melindungi kepentingan domestik secara sepihak, tetapi juga berpotensi merugikan pelaku usaha dari negara lain yang ingin bersaing secara sehat di pasar internasional.

Selain itu, pihak Cina juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan pasar yang adil. Mereka berpendapat bahwa setiap negara seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku industri, tanpa menciptakan hambatan yang dapat merusak keseimbangan perdagangan global.

Lebih jauh, Pemerintah Tiongkok melihat langkah ini sebagai upaya untuk membatasi akses produk Cina ke pasar global. Pembatasan tersebut dinilai tidak wajar, karena dapat menghambat ekspansi perusahaan-perusahaan asal Cina yang tengah berupaya memperluas jangkauan bisnis mereka ke berbagai negara.

Dengan demikian, kritik yang disampaikan oleh pihak Tiongkok mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan perdagangan internasional. Mereka menilai bahwa langkah semacam ini berpotensi memicu ketegangan baru serta mengganggu stabilitas pasar global secara keseluruhan.

Sumber : avolta.id