Pemerintah Thailand kembali menyesuaikan kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) untuk menjaga pasar tetap sehat, sekaligus memperkuat posisi negara tersebut sebagai basis produksi EV di Kawasan ASEAN.

Mengutip Bangkok Post, beberapa waktu yang lalu, langkah ini dilakukan demi mendorong ekspor dan mencegah kelebihan pasokan di pasar domestik yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas industri otomotif.

Dewan Investasi Thailand (BOI Thailand) menyatakan bahwa setiap unit EV yang diproduksi untuk tujuan ekspor kini dihitung sebagai 1,5 unit dalam pemenuhan kewajiban produksi lokal produsen.

“Kebijakan ini dibuat untuk mendorong produsen meningkatkan ekspor dan mencegah oversupply di pasar dalam negeri,” tulis BOI Thailand. Perubahan skema ini bukan yang pertama, sebab pada Juli 2025, BOI telah merevisi aturan untuk memberi fleksibilitas lebih besar kepada pabrikan dalam memenuhi persyaratan produksi sekaligus mempercepat ekspor.

Dominasi pabrikan asal Cina di segmen kendaraan listrik Thailand kini menjadi faktor yang sangat menentukan arah pasar. Berbagai merek asal Tiongkok tampil agresif dengan strategi harga dan produk yang kompetitif. Kondisi ini membuat mereka mampu merebut kepercayaan konsumen lokal dalam waktu singkat, hingga akhirnya menguasai lebih dari 70 persen total penjualan mobil listrik di Thailand dalam beberapa tahun terakhir.

Kuatnya posisi merek-merek Cina tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Selain menawarkan teknologi baterai yang terus berkembang, mereka juga mampu menyesuaikan spesifikasi produk dengan kebutuhan pasar Thailand. Dukungan jaringan distribusi yang luas serta ketersediaan model di berbagai kelas harga turut mendorong dominasi tersebut, sehingga pabrikan lain harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di segmen EV.

Di sisi lain, Pemerintah Thailand turut memainkan peran penting melalui kebijakan strategis yang mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik. Salah satu kebijakan tersebut berada dalam kerangka program insentif besar bernama EV3.5. Program ini dirancang sebagai upaya jangka menengah untuk menarik investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan industri EV nasional secara berkelanjutan.

Program EV3.5 sendiri mulai berlaku sejak 2024 dan akan berlangsung hingga 2027. Rentang waktu tersebut memberikan kepastian bagi produsen kendaraan listrik dalam menyusun rencana bisnis dan investasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan berjangka panjang, Thailand berupaya memposisikan diri sebagai salah satu pusat produksi dan pasar kendaraan listrik utama di kawasan Asia Tenggara.

Melalui skema EV3.5, produsen kendaraan listrik memperoleh berbagai insentif menarik. Pemerintah memberikan potongan pajak serta subsidi untuk kegiatan impor mobil listrik. Insentif ini bertujuan menekan harga jual EV di pasar domestik, sehingga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau dan mampu bersaing langsung dengan mobil bermesin konvensional di Thailand.

Namun, insentif tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Produsen EV diwajibkan menanamkan investasi pada fasilitas produksi lokal di Thailand. Ketentuan ini dimaksudkan agar kehadiran merek asing tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga mendorong transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Sumber : avolta.id