Pemerintah Cina bakal memperketat syarat pemberian insentif pajak  kendaraan ramah lingkungan mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini menyasar kepada teknologi plug-in hybrid (PHEV) di mana jarak tempuh minimal motor listrik wajib 100 km.

Mengutip CarnewsChina, beberapa waktu yang lalu, informasi ini disampaikan oleh tiga lembaga Pemerintah Cina, yaitu Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan, serta Administrasi Pajak Nasional.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah dengan kemajuan teknologi kendaraan listrik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas industri otomotif Tiongkok.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, Cui Dongshu mengatakan, aturan ini bertujuan mendorong pabrikan otomotif untuk meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, menghapus produk-produk lama yang sudah ketinggalan zaman, dan mengarahkan industri menuju pengembangan yang lebih berkualitas, bukan sekadar pertumbuhan jumlah produksi.

Sementara untuk mobil listrik murni, aturan baru menetapkan bahwa konsumsi energi kendaraan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan dalam standar nasional terbaru, yaitu GB 36980.1-2025. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan efisiensi energi kendaraan listrik semakin optimal serta mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan daya yang berlebihan. Pemerintah Tiongkok menekankan pentingnya regulasi ini demi mendorong inovasi teknologi hemat energi.

Dalam praktiknya, produsen mobil listrik diharuskan menyesuaikan desain dan sistem manajemen baterai agar sesuai dengan standar baru tersebut. Ini mencakup peningkatan efisiensi motor listrik, optimalisasi sistem pendinginan, serta penggunaan material ringan guna menekan konsumsi daya. Perubahan ini diharapkan dapat membuat kendaraan listrik semakin ramah lingkungan dan memiliki jangkauan yang lebih jauh per satuan energi yang digunakan.

Standar GB 36980.1-2025 sendiri menjadi acuan nasional yang wajib diikuti semua produsen kendaraan listrik di Tiongkok. Standar ini tidak hanya mengatur batas konsumsi energi, tetapi juga melibatkan pengujian ketat untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten di berbagai kondisi jalan. Penerapan regulasi ini menandai langkah serius Pemerintah dalam mengontrol efisiensi sektor otomotif berbasis listrik.

Menariknya, dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, standar baru ini disebut sekitar 11 persen lebih ketat. Artinya, setiap kendaraan listrik murni yang beredar di pasar harus mengonsumsi energi lebih hemat dibanding generasi sebelumnya agar dapat lolos sertifikasi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai target netral karbon pada 2060 mendatang.

Selain itu, aturan baru juga memperhitungkan variasi berat kendaraan dalam menentukan batas konsumsi energi yang diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar penilaian menjadi lebih adil antara mobil berukuran kecil dan besar. Dengan begitu, mobil listrik yang berkapasitas lebih besar tetap memiliki standar efisiensi yang proporsional terhadap bobot dan daya angkutnya.

Bagi mobil penumpang dengan berat melebihi 3.500 kilogram, akan diberlakukan standar konsumsi energi khusus. Ketentuan ini menyesuaikan dengan karakteristik teknis kendaraan berat yang umumnya membutuhkan daya lebih besar. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara performa dan efisiensi energi, sehingga kendaraan besar tetap beroperasi secara efisien tanpa mengorbankan daya jelajah maupun keselamatan.

Sumber : avolta.id