13 September 2017
HEADLINE MOBIL

Jangan Beli Mobil Kalau Tak Punya Garasi


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggalakkan sosialisasi Pasal 140 Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor memiliki garasi. Hal ini untuk meghindari penggunaan badan jalan untuk parkir kendaraan.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung mengaku sepakat dengan langkah Pemprov DKI tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan penggunaan badan jalan untuk tempat parkir.

"Itu kan sudah ada aturan supaya tidak membuat macet dan juga supaya badan jalan untuk fungsi yang seharusnya," kata Ellen kepada media.

Menurutnya, meski Perda dibuat tahun 2014, tidak ada kata terlambat untuk menggalakkan dan menyosialisasikan kembali aturan tersebut.

Ellen melanjutkan, pemilik mobil yang tidak memiliki garasi sebaiknya beralih ke angkutan umum. Ia mengatakan, jika tak memiliki lahan untuk garasi pribadi, sebaiknya masyarakat tidak membeli mobil.

"Itu kan tujuannya kalau punya mobil harus lengkap dengan garasinya. Kalau enggak punya garasi naik angkutan umum, enggak usah beli mobil, naiklah angkutan umum. Kalau mau punya mobil ya harus punya garasinya," ujarnya.

Sekadar diketahui, aturan mengenai kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan bermotor tertuang dalam Perda No.5 tahun 2014 tentang transportasi. 

Bunyi pasal 140 Perda tersebut yakni sebagai berikut:
(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernur. 

viewed :: 131
Berita Terkait Lainnya :